Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 yang mengusung tema Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah

POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Nurhadi Saputra, kembali turun langsung ke tengah masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 yang mengusung tema Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah. Kegiatan tersebut digelar di RT 77 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Sabtu (11/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Nurhadi menegaskan pentingnya peran DPRD dalam memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat.

“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam memberikan pembekalan dan pemahaman tentang demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, literasi politik menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Literasi politik merupakan kemampuan warga negara untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban, serta proses pengambilan keputusan. Ini menjadi indikator penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut masyarakat memiliki tingkat literasi politik yang lebih baik.

“Dinamika politik di Kaltim yang terus berkembang, apalagi dengan kehadiran IKN, menuntut masyarakat memiliki pemahaman politik yang memadai agar tidak mudah terpengaruh informasi hoaks maupun praktik politik yang tidak sehat,” katanya.

Nurhadi juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya partisipasi politik dan sikap apatis masyarakat.

“Rendahnya partisipasi politik di sejumlah wilayah, maraknya hoaks, serta minimnya pemahaman terhadap fungsi DPRD menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pendidikan politik yang sistematis,” tegasnya.

Sementara Narasumber Iwan Wahyudi menjelaskan, literasi politik tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, hingga perilaku dalam kehidupan demokrasi.

“Warga harus mampu memahami sistem politik, mengenali hak dan kewajiban, menganalisis isu publik secara kritis, berpartisipasi secara bijak, serta mengawasi penyelenggara negara secara demokratis,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menyebut peningkatan literasi politik akan berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi di daerah.

“Dengan literasi politik yang baik, demokrasi akan lebih partisipatif, akuntabilitas pemerintah meningkat, praktik politik uang dan hoaks dapat diminimalisir, serta melahirkan pemimpin yang berkualitas,” tuturnya.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

“Melalui kerja sama pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil, kita berharap terbentuk budaya politik yang cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab di Kalimantan Timur,” pungkasnya.(mid)